Ketika Indonesia belum juga meneken kesepakatan pengadaan jet tempur Su-35 dengan Rusia, Uni Emirat Arab (UEA) bergerak cepat meski rencana itu muncul belakangan. Jika meneken kontrak lebih dahulu dari Indonesia, maka akan bisa membawa dampak tersendiri.
Negara ini dilaporkan akan membeli lebih dari satu skuadron jet tempur yang biasanya berjumah antara 12-18 pesawat. Menurut sumber dalam teknis kerjasama militer Rusia, kontrak direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun ini.
“Mereka [UEA] menginginkan banyak [jet tempur Su-35], di atas satu skuadron tetapi jumlah pasti akan ditentukan dalam negosiasi yang mungkin diadakan pada bulan November saat pertunjukan udara di Dubai,” kata sumber tersebut sebagaimana dikutip Kantor Berita TASS, Selasa 3 Oktober 2017.
Sumber itu juga mengatakan kontrak dapat ditandatangani pada akhir tahun, jika negosiasi berhasil. TASS belum memiliki konfirmasi resmi atas kabar tersebut. Sebuah skuadron penerbangan tempur di Angkatan Udara Rusia biasanya terdiri dari 12 pesawat namun jumlah pasti mereka bergantung pada jenis resimen penerbangan.
Su-35 adalah jet tempur multirole generasi 4 ++ dengan kemampuan super manuver dan dilengkapi dengan phased array radar dan steerable thrusters.
Pesawat ini dapat melesat pada kecepatan hingga 2.500 kilometer per jam dan memiliki jangkauan terbang 3.400 kilometer dan radius tempur sekitar 1.600 kilometer. Jet tempur dipersenjatai dengan meriam 30mm dan memiliki 12 titik untuk membawa bom dan rudal.
Jika UEA lebih dahulu meneken kontrak dibandingkan Indonesia, maka ini bisa memunculkan persoalan dalam hal pengiriman pesawat. Produksi pesawat tentu akan diprioritaskan untuk kebutuhan Rusia sendiri sementara untuk pembeli akan diprioritaskan siapa yang memesan terlebih dahulu.
Artinya, jika UEA meneken kontrak lebih dahulu, maka pengiriman jet tempur ke Indonesia juga tidak akan bisa secepat yang diinginkan karena kapasitas produksi akan ditekankan untuk UEA>
Indonesia sampai saat ini belum juga mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian jet tempur yang direncanakan akan dilakukan dengan sistem imbal dagang. Bahkan beberapa waktu lalu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan akan melakukan negosiasi ulang karena harga pesawat itu dinilai terlalu mahal.
