Presiden Ukraina Minta Parlemen Umumkan Darurat Militer
Presiden Ukraina Petro Poroshenko /Ukrainian Presidential Press Service

Presiden Ukraina Minta Parlemen Umumkan Darurat Militer

Penangkapan tiga kapal Ukraina oleh Rusia meningkatkan suhu yang sudah panas antara kedua negara. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan pada hari Senin 26 November 2018 bahwa dia akan mengusulkan bahwa parlemen mengumumkan darurat militer di negara itu.

Sebagaimana dilansir Reuters dia mengatakan parlemen pada hari Senin sudah dapat memutuskan apakah akan menyetujui darurat militer, yang akan membatasi kebebasan sipil dan memberikan kekuatan yang lebih besar kepada lembaga negara.

Sementara itu dilaporkan pasukan khusus Rusia telah tiba dengan helikopter di daerah jembatan Kerch. Beberapa helikopter transportasi Mi-8 dengan pasukan khusus mendarat di dekat desa Zavetnoe.

Sumber lokal melaporkan bahwa pihak Rusia sedang mempersiapkan operasi khusus untuk merebut kapal perang Ukraina, yang terletak di daerah Kerch di bawah naungan Garda Nasional atau Rosgvardia dan Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia.

Menurut informasi saat ini, Rusia mengirimkan pesawat tempur dan helikopter serang Ka-52 pada titik di mana terletak kapal Angkatan Laut Ukraina.

Rusia juga menutup selat Kerch dengan menambatkan kapal tanker di bawah jembatan hingga menutup akses ke Laut Hitam. Kantor berita Interfax kemudian melaporkan bahwa Rusia sejak itu telah menutup jalan ke lalu lintas sipil, mengutip otoritas pelabuhan setempat, karena kekhawatiran keamanan yang meningkat.

Rusia juga telah meminta pertemuan mendesak anggota Dewan Keamanan PBB pada Senin untuk membahas situasi di Laut Azov.

“Sehubungan dengan perkembangan situasi yang berbahaya di Laut Azov dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya, Rusia meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB pada pagi hari 26 November di bawah agenda pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan,” kata  Wakil Utusan Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy kepada Senin.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Ukraina menekankan akan mengambil semua langkah yang diperlukan dari respon hukum diplomatik dan internasional. “Kami segera memberi tahu para mitra tentang tindakan agresif Rusia di Laut Azov. Tindakan-tindakan semacam itu merupakan ancaman terhadap keamanan semua negara di wilayah Laut Hitam, dan oleh karena itu memerlukan tanggapan yang jelas dari masyarakat internasional, ” demikian pernyataan kementerian tersebut.

Sebelumnya dilaporkan Rusia merebut tiga kapal angkatan laut Ukraina di lepas pantai Crimea yang dianeksasi Rusia, setelah melepaskan tembakan ke arah mereka dan melukai beberapa pelaut pada Minggu 25 November 2018. Sebuah langkah yang berisiko memicu krisis baru yang berbahaya antara kedua negara.

Layanan keamanan FSB Rusia pada Senin 26 November 2018 pagi mengatakan bahwa kapal patroli perbatasannya telah menyita kapal angkatan laut Ukraina di Laut Hitam dan menggunakan senjata untuk memaksa mereka berhenti.

FSB mengatakan telah dipaksa untuk bertindak karena kapal – dua kapal artileri lapis baja kecil Ukraina dan perahu tunda- telah secara ilegal memasuki perairan teritorialnya dan mengabaikan peringatan untuk berhenti saat melakukan manuver berbahaya.

“Senjata digunakan dengan tujuan menghentikan secara paksa kapal perang Ukraina,” kata FSB dalam sebuah pernyataan yang diedarkan ke media pemerintah Rusia.

“Akibatnya, ketiga kapal angkatan laut Ukraina ditangkap di perairan teritorial Federasi Rusia di Laut Hitam.”

Ukraina membantah bahwa kapal-kapalnya telah melakukan kesalahan, menuduh Rusia melakukan agresi militer, dan meminta agi komunitas internasional menghukum Rusia.

Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014 dan kemudian membangun jembatan jalan raksasa yang menghubungkannya dengan Rusia selatan yang melintasi Selat Kerch – hamparan sempit air yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Azov yang merupakan rumah bagi dua pelabuhan terpenting di Ukraina.