Otoritas Palestina telah memutuskan semua hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan, setelah menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang disampaikan oleh Presiden Amerika Donald Trump.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berada di Kairo untuk berpidato di Liga Arab, yang mendukung Palestina dalam perlawanan mereka terhadap rencana Trump.
Cetak biru Trump yang didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyerukan pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi dan permukiman Yahudi yang dibangun di wilayah pendudukan dan berada di bawah kendali keamanan Israel.
“Kami telah memberi tahu pihak Israel bahwa tidak akan ada hubungan sama sekali dengan mereka dan Amerika Serikat termasuk hubungan keamanan,” kata Abbas pada pertemuan darurat satu hari tersebut. Para pejabat Israel tidak segera mengomentari pernyataannya.
Pasukan keamanan Israel dan Otoritas Palestina telah lama bekerja sama dalam menjaga wilayah Tepi Barat yang diduduki yang berada di bawah kendali Palestina. Palestina juga memiliki perjanjian kerja sama intelijen dengan CIA, yang berlanjut bahkan setelah Palestina mulai memboikot upaya perdamaian administrasi Trump pada 2017.
Abbas juga menolak mendiskusikan rencana itu dengan Trump melalui telepon, atau bahkan menerima salinannya untuk mempelajarinya.
“Trump meminta saya berbicara dengannya melalui telepon tetapi saya berkata ‘tidak’, dan dia ingin mengirimi saya surat tetapi saya menolaknya,” katanya. Abbas mengatakan dia tidak ingin Trump dapat mengatakan bahwa dia, Abbas, telah dikonsultasikan.
Dia mengulangi penolakannya terhadap rencana Trump, yang disampaikan pada hari Selasa. “Saya tidak akan mencatatnya dalam sejarah saya bahwa saya menjual Yerusalem,” katanya.
Hak Palestina
Cetak biru itu juga mengusulkan pengakuan Amerika atas permukiman Israel di tanah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terpisahkan.
Pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo mengatakan rencana itu tidak memenuhi aspirasi warga Palestina, dan bahwa Liga tidak akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengimplementasikannya.
Para menteri menegaskan hak-hak Palestina untuk menciptakan negara masa depan berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota.
Para menteri luar negeri dari Mesir, Arab Saudi, Yordania, tiga sekutu dekat Amerika, serta Irak, Lebanon, dan lainnya mengatakan tidak mungkin ada perdamaian tanpa mengakui hak-hak Palestina untuk mendirikan negara dalam wilayah pra-1967.
Setelah Trump mengungkapkan rencananya, beberapa kekuatan Arab telah muncul memberi dukungan, terlepas dari dukungan lamanya pada Palestina. Tiga negara Teluk Arab – Oman, Bahrain dan Uni Emirat Arab – menghadiri pertemuan Gedung Putih tempat Trump mengumumkan rencananya bersama Netanyahu.
Pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan dia akan meminta kabinetnya minggu ini untuk menyetujui penerapan hukum Israel pada permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Langkah semacam itu bisa menjadi langkah pertama menuju aneksasi formal permukiman dan Lembah Jordan – wilayah yang telah dijaga Israel di bawah pendudukan militer sejak dicaplok pada 1967.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman Israel di tanah yang direbut dalam perang sebagai pelanggaran hukum internasional. Trump telah mengubah kebijakan Amerika untuk menarik keberatan tersebut.
