For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

Amerika Tagih Utang Pengisian Bahan Bakar Rp4,8 Triliun ke Koalisi Arab

F-16 Block 70 Uni Emirat Arab

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, kanan, berbicara dengan Asisten Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammed Al-Ayeesh selama pertemuan meja bundar menteri pertahanan NATO dan Koalisi untuk Mengalahkan Negara Islam di markas NATO di Brussels pada 9 November 2017. (Virginia Mayo / AP, Pool)

Pentagon mengumumkan akan menagih Arab Saudi dan Uni Emirat Arab utang sebesar US$331 juta atau sekitar Rp4,8 triliun untuk biaya pengisian bahan bakar terhadap jet tempur dua negara tersebut ketika melakukan misi ke Yaman.

Berita itu muncul di tengah berita Senat meloloskan satu resolusi untuk mengakhiri bantuan militer Amerika kepada koalisi pimpinan Saudi dan untuk mengutuk Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dalam kematian wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.

“Komando Pusat Amerika meninjau catatannya dan menemukan kesalahan dalam penghitungan biaya pengisian bahan bakar untuk Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab,” kata Cmdr. Rebecca Rebarich, seorang juru bicara Pentagon dalam sebuah pernyataan Kamis 13 Desember 2018 dan dikutip Defense News.

Komando Pusat Amerika, menurut Rebarich sedang dalam proses menagih biaya kepada kedua negara dengan rincian US$ 36,8 juta untuk bahan bakar dan US$ 294,3 juta untuk biaya penerbangan.

“Mitra kami telah diberitahu secara individu tentang niat kami untuk menagih dan telah diberi perkiraan berapa banyak mereka berutang,” katanya.

Pengakuan ini menyusul penyelidikan oleh Senator Jack Reed, yang mendorong Kementerian Pertahanan Amerika mengakui bahwa Komando Sentral Amerika telah secara tidak tepat melacak biaya untuk pengisian bahan bakar udara. Reed menyambut pengumuman Pentagon Kamis dan mengatakan itu menunjukkan pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan.

“Ini adalah kabar baik bagi pembayar pajak Amerika dan menggarisbawahi perlunya pengawasan yang kuat pada Departemen Pertahanan,” kata Reed yang juga anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat dalam sebuah pernyataan.

Facebook Comments