Pemerintah dan DPR kini sedang merumuskan nilai alokasi anggaran pertahanan secara proporsional. Alokasi tersebut difokuskan untuk kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan baru. Walau dananya terbatas, pemerintah tidak berniat lagi membeli persenjataan bekas.
Dari rapat kerja Komisi I DPR dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Juli 2015, dilaporkan, Kementerian Pertahanan berencana mengajukan tambahan anggaran senilai Rp9 triliun dalam Rancangan APBN 2016.
Permintaan itu didasarkan pada kebutuhan menambah alokasi untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. “Ada usulan penambahan anggaran dalam RAPBN 2016, naik sekitar Rp9 triliun [dari tahun sebelumnya]. Berarti, kalau sebelumnya anggaran TNI Rp102 triliun, untuk RAPBN 2016 akan bertambah menjadi Rp111 triliun sampai Rp112 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais.
Permintaan kenaikan tersebut disepakati Komisi I DPR. Penambahan anggaran itu akan dibagi ke beberapa pos perbelanjaan, seperti belanja rutin, modal, dan barang. “Namun, fokus dan semangatnya tetap menambah anggaran untuk membeli alutsista baru dan pemeliharaan alutsista,” kata Hanafi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kebutuhan mendesak alokasi anggaran pertahanan itu terutama untuk pertahanan udara. “Kami masih mengkaji terus, kita harus tahu cara tepat bagaimana menjaga negara,” katanya seusai menghadiri rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Prioritas alokasi anggaran pertahanan itu, menurut Ryamizard, untuk mengganti alutsista berusia pakai 30 tahun ke atas. Sementara ini, kata Ryamizard, Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran Rp120 triliun untuk semua matra di TNI dalam Rancangan APBN 2016. Nilai yang diungkap Ryamizard sedikit berbeda dengan besarnya anggaran yang disebut Hanafi.
Alokasi dana itu direncanakan hampir separuhnya untuk biaya operasional pegawai, di luar untuk perawatan dan pengadaan alutsista baru. Ryamizard tidak menepis asumsi, alokasi itu kurang ideal. “Dana yang sudah dialokasikan untuk pemeliharaan tetap dipakai. Namun, ke depan kita tidak membeli lagi yang bekas. Kita prioritaskan yang baru walau sedikit,” katanya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat ditanya soal perawatan alutsista dan perawatan pesawat militer mengatakan, kini sedang disusun rencana strategis perawatan dan perbaikan alutsista. “Termasuk pembangunan perumahan. Untuk TNI AD ada anggaran Rp93 triliun, TNI AL Rp17,4 triliun, dan TNI AURp 93,9 triliun. Jangan ada lagi kanibalisasi suku cadang. Ini keharusan,” ujarnya.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menambahkan, Polri berkomitmen memenuhi kebutuhan alat material khusus melalui industri dalam negeri. Namun, Polri dinilai perlu mengawasi pengadaan sejumlah kebutuhan itu untuk memastikan peralatan yang digunakan aman bagi personel dan masyarakat.
Sumber: Kompas
