Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan pemerintah tidak akan mengambil langkah tegas seperti penghancuran pesawat dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan negara tetangga di wilayah udara Indonesia.
Menurutnya, upaya diplomasi lebih baik ketimbang memerintahkan TNI Angkatan Udara untuk melakukan pelumpuhan terhadap pesawat yang masuk wilayah kedaulatan udara indonesia.
“Kita harus jaga persahabatan. Kan sudah sepakat, 48 tahun lalu. Kalau ada perselisihan selesaikan dengan dialog untuk mencari solusi. Tidak main tembak-tembak begitu.Nanti nggak aman lagi,” ungkap Ryamizard usai memberikan kuliah umum di Graha Bela Negara, Garut, Jawa Barat, Jumat (12/6).
Lebih lanjut, Ryamizard menjelaskan upaya diplomasi tersebut telah dilakukan Kementerian Luar Negeri, sehingga langkah pelumpuhan tidak perlu dilakukan.
“Menteri luar negeri sudah berkoordinasi ke sana (Malaysia), tidak ada masalah. Kalau lewat-lewat situ nggak apa-apalah. Jadi kita tinjukan tentara itu, dulu mesin pembunuh, sekarang mesin pendamai,” pungkas Menhan seperti dikutip RMOL.
TNI menyiagakan jet-jet tempur itu menyusul laporan bahwa ada peningkatan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, terutama di perairan Ambalat. Radar TNI mendeteksi sedikitnya sembilan pesawat sipil dan militer asing tanpa izin memasuki wilayah Indonesia sejak Januari sampai Mei 2015. Pesawat asing yang dilaporkan adalah milik militer negara Malaysia.
